ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN PAYLATER DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (financial technology) telah melahirkan berbagai inovasi dalam sistem pembayaran digital, salah satunya adalah layanan PayLater yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari secara cicilan. Kemudahan tersebut menjadikan PayLater sebagai salah satu instrumen keuangan yang populer di masyarakat, khususnya dalam ekosistem e-commerce. Namun demikian, praktik PayLater menimbulkan problematika hukum dalam perspektif fiqih muamalah, terutama terkait dengan potensi unsur riba, kejelasan akad yang digunakan, serta penerapan denda keterlambatan pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum penggunaan PayLater berdasarkan prinsip-prinsip fiqih muamalah kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-analitis, melalui kajian terhadap literatur fiqih klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik PayLater berpotensi mengandung unsur riba apabila terdapat tambahan pembayaran yang disyaratkan atas penangguhan utang, serta denda keterlambatan yang menjadi keuntungan bagi pemberi pinjaman. Dari sisi akad, PayLater dapat dikategorikan sebagai akad qardh (pinjaman) atau bai‘ bi at-taqsith (jual beli angsuran) tergantung pada struktur transaksinya. Oleh karena itu, kehalalan penggunaan PayLater sangat bergantung pada mekanisme akad, transparansi biaya, serta penerapan prinsip keadilan dalam transaksi tersebut.